Medan | SNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Medan Ihwan Ritonga SE mengaku prihatin melihat
kondisi para Guru Honor di Medan.
Pasalnya upah yang
diterima para guru pendidik tersebut masih sangat tidak manusiawi.
"Bagaimana mungkin orang yang cukup berjasa dalam mencerdaskan
anak bangsa ini jika upah yang diterima setiap bulannya hanya berkisar
Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu, "ujarnya kepada Wartawan di ruang
kerjanya gedung Dewan, Jumat (16-03-2018).
Untuk itu
politisi Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra) ini meminta kepada
Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengakaji keberadaan guru honor di Medan,
membuat kebijakan dalam rangka mensejahterakan para guru honor dengan
memberikan upah yang layak, paling tidak setara dengan Upah Minum Kota
(UMK).
Memang kata Ihwan, sesuai aturan upah para guru
honor ini bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
namun nominal yang diberikan sangat terlalu rendah, tidak layak,dan
sangat tidak manusiawi.
Karena perlu ada kebijakan yang di Pemko Medan dalam Dinas
Pendidikan Kota Medan. Paling tidak ada pola yang diterapkan semisal
standarisasi upaya untuk para guru honor ini, ungkap Ihwan.
Dengan
demikian semangat belajar mengajar semakin meningkat, dan kualitas
pendidikan di kota Medan juga dapat terdongkrak,sebut Ihwan.
Dalam kesempatan ini, PimpinanDdewan ini juga mempertanyakan
kepada Dinas Pendidikan berapa sebenarnya jumlah Guru Honor di Medan.
Sebab SK guru honor ini ada yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas, ada juga Kepala Sekolah, kalau yang swasta dikeluarkan Kepala
Yayasan.
Kemudian Ihwan juga meminta kepada pihak sekolah
bersikap jujur, agar benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengajar,
jangan hanya berharap kepada guru guru honor.(torong/fit)