"Pemko
Medan diharapkan segera membenahi keuangannya di seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan ada baiknya melakukan koordinasi dengan BPK
untuk merapikan berbagai persoalan yang menyangkut barometer keuangan,
supaya standar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (08-08-2018).
Seperti
diketahui, Pemko Medan terancam tidak mendapatkan dana insentif daerah
dari Kementerian Keuangan akibat gagal mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut terkait laporan atas
pencatatan aset dan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2017.
Menurut
Henry Jhon, Walikota sebaiknya mencari solusi agar laporan keuangan
bisa menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), seperti mencari apa
penyebabnya serta membuat tim untuk membenahi kekurangan yang ada.
Dibuat target sebelum BPK masuk pada Oktober nanti, supaya semuanya
rapi.
"Karena
informasi yang diperoleh, Pemko Medan selalu melaporkan keuangan pada
waktu terakhir. Sehingga membuat LHP terlambat, LPJ juga terlambat, KUA
PPAS juga menjadi lebih lambat," ujarnya
Kata politisi PDI Perjuangan itu, keterlambatan tersebut sudah terjadi
dalam beberapa tahun belakangan ini. “Sebaiknya hal itu jangan terulang
lagi,” ujarnya lagi.
Selain
itu, ia juga mempermasalahkan penanganan yang dilakukan Pemko Medan
banyak yang lambat terutama terhadap keluhan masyarakat seperti jalan,
sampah, soal pajak reklame, retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
pelayanan administrasi kependudukan yang memerlukan gedung lebih baik
untuk melayani masyarakat.
"Intinya,
Pemko Medan harus benar-benar berbenah dan merubah sikap serta kinerja
agar pembangunan lebih cepat dan masyarakat tidak selalu mengeluh dengan
cara kerja pemerintah, ujarnya mengakhiri. (torong/fit)