FIkri menyebutkan soal restrukturisasi di K/L yang menjadi mitra Komisi X DPR RI antara lain penggabungan urusan Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penggabungan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan Kementerian Pariwisata.
“Penggabungan dan pemisahan tersebut otomatis berkonsekuensi perubahan anggaran, dan kita sudah berpekan-pekan membahasnya sesuai amanat Undang Undang tentang APBN 2020,” kata politisi PKS ini. Fikri menyinggung soal ketentuan pasal 19 UU tentang APBN 2020 yang mengatur pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi K/L.
Namun, melalui Perpres nomor 54/ 2020 ini, pemerintah seolah mengabaikan proses legal formal yang telah berlangsung dan berlandaskan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Anggota Fraksi PKS DPR ini menyoroti klaim pemerintah dalam Perpres 54/2020 yang mengatakan anggaran Kemendikbud naik 96 persen dari semula Rp. 36 T menjadi Rp. 70 T.
“Padahal sebelumnya, kenaikan anggaran Kemendikbud karena bergabungnya Kemenristek-Dikti adalah menjadi Rp. 77,152 T,” imbuh Fikri.
Kalaupun kemudian Kementerian Ristek/ Badan Ristek Nasiional (BRIN) mendapat alokasi anggaran Rp. 2,4 T, maka seharusnya Kemendikbud tetap mendapatkan sekitar Rp. 75 T. “Bukan Rp. 70 T, atau berarti dipotong hampir Rp. 5 T, bukan malah naik,” ucap Fikri.
Dirinya menyesalkan klaim bahwa anggaran Kemendikbud malah naik berdasar Perpres 54/2020. “Ini sih namanya pembohongan publik,” cetus Fikri.
Demikian pula dengan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) RI, yang semula setelah restrukturisasi adalah Rp. 5,366 T. “Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp.4,27 T atau dipotong Rp. 1 Triliun lebih,” ucap Fikri.(rel)