Hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Medan diantaranya, H.Surianto, Siti Suciati, Haris Kelana Damanik (Partai Gerindra), Margareth MS (PDIP),Mulia Asri Rambe (Golkar), T.Erdiansyah Rendy (Nasdem), Abdul Latief Lubis (PKS), Abdul Rani (PPP), HT.Bahrumsyah, Sudari ST (PAN), Janses Simbolon (Hanura) dan Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat) di Dapil tersebut mengungkap sejumlah masalah yang dikeluhkan warga diantaranya, perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan, PBJS BPI, Administrasi Kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.
Juru bicara Dapil II, Haris Kelana Damanik mengungkapkan banyak persoalan yang perlu dituntaskan Pemko Medan ke depan.
"Kita mengharapkan perhatian kepada Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak dilaksanakan saat musim hujan. Sehingga hasil kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas," ucap Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini saat membacakan hasil reses dalam paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (18/01/2021).
Terkait infrastruktur ini, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan perbaikan jalan dengan sistem pembetonan.
Disampaikan Haris Kelana Damanik, permasalahan di Dapil II yang dikeluhkan warga diantaranya masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau. "Permasalahan ini hendaklah menjadi prioritas," harapnya.
Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan reses di Dapil II, diantaranya terkait buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, dimana birokrasi masih berbelit dan menyulitkan warga. "Selain masalah administrasi kependudukan warga juga mengeluhkan soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang belum juga dimulai. Warga meminta Pemko mengkaji pembelajaran secara online/daring yang dinilai tidak maksimal," ucapnya.
Tidak hanya masalah infrastruktur, warga di Dapil II juga mengeluhkan soal pemberdayaan masyarakat, diantaranya terkait akses permodalan, banyaknya muncul anak jalanan, banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran.
"Masalah BPJS PBI, buruknya pendistribusian bantuan kepada warga sehinga tidak tepat sasaran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masih menjadi masalah yang belum bisa dipecahkan," ucapnya. (torong/nur)