Bantul | SNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) akan mengupayakan ketersediaan air di lahan kritis yang dikelola masyarakat Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Bangda Iwan Kurniawan saat meninjau lahan, yang merupakan Program Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat oleh Ditjen Bina Bangda di Bantul pada Kamis (20/01/2022).
Kedatangan Iwan, yang diutus oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda Sugeng Hariyono, itu bertujuan untuk menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan kritis. "Kami ingin identifikasi, kira-kira untuk melanjutkan (program) apa saja yang perlu kita kembangkan," ujar Iwan.
Dalam kesempatan itu, kehadiran Iwan disambut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul Bobot Ariffi’aidin. Iwan juga sempat berdialog dengan para petani yang terlibat dalam program tersebut. Mereka sempat berdiskusi soal pengembangan pengelolaan lahan kritis, sambil meninjau langsung ke lapangan.
Iwan bercerita, bagaimana dulu Ditjen Bina Bangda menyusun program pengelolaan lahan kritis. Program itu, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk memanfaatkan lahan kritis agar menjadi produktif dengan memberdayakan masyarakat. Sementara peran pemerintah yaitu melayani dan membantu melalui berbagai program.
"Artinya yang menjadi ujung tombak di dalam penanganan lahan kritis itu adalah masyarakat," ujar Iwan.
Pemanfaatan ini juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan menanam pohon yang memiliki nilai ekonomis. Adapun jenis tanaman tersebut yakni yang dapat menyerap air saat musim hujan, dan bisa mengairi saat musim kemarau.
"Artinya bukan hanya berdampak pada pendapatan petani saat menanam, tetapi dampaknya juga terhadap lingkungan," terang Iwan.
Sementara itu, Tugimin (62) salah satu petani penggarap lahan kritis tersebut mengakui, ketersediaan air menjadi permasalahan yang dihadapi para petani. Karena itu, mereka mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Di lain sisi, dia menyebutkan saat ini ada 147 petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Lestari Mulyo yang turut mengelola lahan tersebut.
Adapun luas lahan yang dikelola para petani yaitu seluas 35 hektare. Dari luas tersebut, 32,3 hektare di antaranya ditanami berbagai jenis pohon seperti durian, kelengkeng, dan sebagainya. Sementara sisanya, 2,7 hektare dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai Agro Wisata Bukit Dermo. (Puspen Kemendagri/amir torong)