Bandung | SNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian ATR/BPN dan Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2023 secara daring dan luring di Hotel Holiday Inn Bandung, Selasa (18/01/2022). Kegiatan ini dalam rangka menyinkronisasikan target kinerja dan kemampuan sumber daya satuan kerja (satker), serta menetapkan distribusi target kinerja yang akurat pada masing-masing satker.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto yang hadir secara daring menyampaikan bahwa hingga tahun 2021, capaian kinerja menghasilkan peningkatan, termasuk PNBP. Ia mengapresiasi para pihak yang telah terlibat untuk terus melakukan perbaikan bagi Kementerian ATR/BPN, baik pusat maupun daerah. "Ini merupakan hasil yang baik, semua insan Kementerian ATR/BPN yang sampai saat ini terus secara bertahap memperbaiki capaian tersebut," ujarnya saat membuka kegiatan ini.
Sekjen Kementerian ATR/BPN memaparkan, capaian PNBP pada tahun 2021 yakni 91,68% atau Rp2,235 triliun. Menurutnya, hasil tersebut merupakan pencapaian yang baik di tengah pandemi Covid-19 pada tahun lalu. Ia berharap, pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN dapat mencapai target PNBP dengan lebih baik.
"Capaian PNBP dengan kondisi pandemi Covid-19 tidak terlalu terdampak drastis, sehingga tahun 2021 tercapai Rp2,235 triliun dari target Rp2,438 triliun. Artinya, realisasi capaian PNBP termasuk cukup baik dan tentunya kita harapkan di tahun 2022 ini, yang kita targetkan di tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 yaitu sekitar Rp2,232 triliun itu bisa kita capai," tutur Himawan Arief Sugoto.
Ia melanjutkan, pada tahun 2022 ini, Kementerian ATR/BPN didorong untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Transformasi Digital. Berdasarkan roadmap tematik tahunan, tahun 2023 merupakan tahun kedua tematik tahunan “Berbasis Elektroknik”, sehingga diharapkan dapat diutamakan Layanan Digital menuju Pendaftaran Tanah Sistem Positif.
"Program KPBU sangat penting karena akan mempercepat modernisasi kantor kita. Kementerian ATR/BPN akan lebih modern dan juga menjadi benchmark yang sangat baik. Harus kita persiapkan karena kita tidak bisa menunggu, nantinya akan banyak stakeholders memaksa. Transformasi harus semakin diperkuat. Memasuki era digital harus dilihat ke depan apa yang bisa dilakukan untuk menjadi sebuah perubahan," papar Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Dharmawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa banyak yang harus diperhatikan dalam menyusun sinkronisasi terkait dengan target PNBP tahun 2023. "Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan maksimal dalam memprediksi bagaimana target-target PNBP kita. Pak Sekjen telah sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang harus diperhitungkan secara matang. Pemahaman mengenai PNBP yang harus terpusat harus disamakan frekuensinya," terangnya.
Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwibawa. Turut hadir secara luring perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dari Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Adapun kegiatan ini bertujuan akhir mencapai indikator sasaran strategis Kementerian ATR/BPN di akhir tahun 2024. (rel/amir torong)