Medan | SNN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut 2023, pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, di Gedung DPRD Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Senin (05/09/2022).
Kesempatan itu, Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa poin atas pandangan umum Fraksi DPRD Sumut, di antaranya, mengenai inflasi, lapangan pekerjaan, stunting, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengenai inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus melakukan koordinasi dengan akademisi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait, dalam mencari solusi dan langkah strategis untuk mengatasi inflasi. Antara lain, memberikan benih kepada petani, seperti padi, cabai merah, bawang merah dan lainnya.
"Kami saat ini juga terus mendorong penyaluran KUR dan pelatihan UMKM, serta memberikan subisidi pupuk pada petani. Pemprov Sumut akan terus berkomitmen memperluas penguatan akses pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan akses, baik secara regulasi dan standarisasi UMKM," ucap Edy Rahmayadi di hadapan para pimpinan dan anggota DPRD Sumut.
Terkait lapangan pekerjaan, menurut Edy Rahmayadi, sampai saat ini Pemprov Sumut melalui Dinas Tenaga Kerja Sumut telah melaksanakan pelatihan calon wirausaha, dengan fokus pada sasaran tenaga kerja migran dan UKM yang terdampak Covid-19.
Untuk penuran stunting, dijelaskannya, Pemprov Sumut saat ini telah membentuk tim yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat. "Ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dalam mengalokasikan anggaran," katanya.
Mengenai peningkatan PAD, Pemprov Sumut akan terus menggali dari pendapatan pajak dan restribusi daerah. Antara lain dengan terus memberikan edukasi, agar masyarakat taat pajak dan juga memberikan kemudahan dalam membayar pajak tersebut.
Disampaikan juga, untuk penanggulan penyakit mulut dan kuku (PMK) telah dibentuk Satgas PMK Provinsi Sumut. Juga telah dilakukan vaksinasi, monitoring dan evaluasi. Mengenai penyalahgunaan narkoba, sesuai kewengan Pemprov Sumut, telah melakukan edukasi. Kemudian memberikan bantuan rehabilitasi pada keluarga yang tidak mampu yang terdampak narkoba.
Berkaitan dengan kenaikan harga, Pemprov Sumut memastikan ketersedian bahan pokok akan tercukupi. Saat ini, Pemprov Sumut telah membentuk Satgas Pangan untuk memastikan tidak adanya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pengusaha nakal. "Kenaikan BBM dan dampaknya pada harga. Pemprov Sumut akan terus berupaya memberikan bantuan baik sembako dan lainnya," katanya.
Hadir di antaranya Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, jajaran pimpinan dewan lainnya, serta para ketua dan fraksi-fraksi di DPRD Sumut. (torong/kas)