Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sesuai amanat sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Wakil Bupati Langkat turut menyambut langsung kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Sumut di Rumah Dinas Bupati Langkat. Selanjutnya, Wakil Bupati bersama tim mengikuti Zoom Meeting sebagai bentuk partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Langkat dalam proses pemeriksaan tersebut.
Dalam arahannya, Kepala BPK Perwakilan Sumut Henry Simatupang, S.E., M.Si., memaparkan tujuh lingkup pemeriksaan laporan keuangan daerah, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Henry juga menegaskan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban minimal dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Melalui Zoom Meeting, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan ini dan berharap kehadiran Tim BPK dapat mendorong peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat.
“Kehadiran Bapak Ibu sekalian kami harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan daerah,agar semakin baik,” ujar Bupati Syah Afandin.(risman)
